CIMAHI, (PERAKNEW).- PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Kota Cimahi di duga kuat telah melakukan korupsi dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 8,5 milyar di tahun 2011-2012, demikian diungkapkan salah satu sumber yang enggan di sebutkan namanya.
Sumber yang juga pemerhati perbankan di Kota Cimahi menjelaskan, dalam dugaan korupsi tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri saat itu memberikan anggaran program KUR sebesar 8,5 miliar kepada warga di luar Kota Cimahi, dari hal itu pun jelas tidak sesuai dengan petunjuk teknis (PERMEN 14/PER/M KUKM VII/2006), dari pelanggaran permen tersebut sudah dipastikan pula pelanggaran hukum.
Dugaan penyimpangan program KUR tersebut, berawal dari adanya perjanjian antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT My salon, dimana dalam perjanjian tersebut, PT Bank Syariah Mandiri bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT My salon sebesar Rp 25 miliar, melalui kredit usaha rakyat (KUR).
Selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut PT My salon merekomondasikan 17 nasabah (end user), kepada PT Bank Syariah Mandiri, atas dasar permohonan tersebut, PT Bank Syariah Mandiri mengabulkan permohonan ke 17 nasabah yang direkomondasikan oleh PT Mysalon masing-masing sebesar Rp 500 juta, sedangkan pada kenyataanya ke 17 nasabah tersebut yang direkomondasikan oleh PT Mysalon, dan dikabulkan permohonannya oleh PT Bank Syariah Mandiri Cimahi, adalah usaha yang baru berdiri, paparnya.
Hal tersebut jelas melanggar surat edaran Bank Syariah Mandiri itu sendiri, no 9/029/pemtanggal 26 Juli 2007 perihal revisi pedoman pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, pedoman pembiayaan, dan masih ada beberapa pelanggaran lain dalam proses pemberian KUR kepada mitra PT Mysalon tersebut, selain itu kolektibilitas nasabah mitra PT Mysalon tersebut, yang rata-rata mencapai 4 dan 5, yang artinya sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar angsurannya kepada PT Bank Syariah Mandiri.
Sehingga dalam hal ini, apabila nilai kolektibilitas 4 dan 5 tersebut, sebagaimana program KUR, ketidakmampuan para nasabah tapi kredit masih dikucurkan, dan dampaknya pemerintah harus bertanggung jawab, dalam hal ini perum jaminan kredit Indonesia (jamkrindo) ungkap sumber tersebut kepada Perak.
Sementara pimpinan PT bank syariah mandiri kantor cabang cimahi, saat hendak di konfirmasi Perak tidak berada di tempat, menurut salah satu staf di bank setempat, bahwa pimpinan cabang sedang diluar, “Tinggalkan saja no hp bapak, nanti kita kabarkan kapan bisa ketemu dengan pimpinan cabang,” tandasnya, namun sampai berita ini diturunkan tidak ada kabar ataupun klarifikasi mengenai hal ini. Harold
