Mahfud MD: “Saya bilang, Ahok tidak harus ditahan. Tapi agar adil 4 anak HMI yang juga tersangka pun tidak perlu ditahan. Agar adil, sama-sama ditahan atau sama-sama dilepas,”
SUBANG-JAKARTA, (PERAKNEW).- Aksi Bela Islam Jilid III tanggal 2 Desember 2016 akan digelar dengan aksi duduk dan gelar sajadah di lapangan monas. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) telah memutuskan untuk Dalam Aksi 212, ribuan umat Islam dari daerah berencana kembali mendatangi Ibu Kota, seperti halnya aksi demo 4 November.
Sebelumnya, umat muslim melalui GNPF-MUI menyerukan untuk shalat Jumat di sepanjan jalan Thamrin. Bundaran HI, Polri pun akhirnya bereaksi dan mengimbau agar salat di jalan tidak perlu dilakukan karena bisa mengganggu ketertiban umum. Langkah strategis pun dilakukan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian kembali menemui pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang dipimpin Rizieq Shihab menyepakati aksi 2 Desember tidak digelar di sepanjang Jalan Semanggi hingga Istana Merdeka.
“Alhamdullilah melalui berbagai dialog dengan teman-teman yang bergabung di GNPF, akhirnya dicapai kesepakatan yaitu ada beberapa alternatif di Istiqlal dan Lapangan Monas,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Konferensi Pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Namun, berkaca dari aksi 4 November lalu, terjadi beberapa kendala seperti penyempitan beberapa ruang di Istiqlal dan berpotensi membahayakan peserta aksi.
“Kesepakatan dilaksanakan di Monas dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 1 siang dalam bentuk kegiatan keagamaan, dzikir, tausiah, dan diakhiri dengan salat Jumat,” ujar Tito.
Tito berterima kasih dan mengapresiasi kesepakatan yang juga diterima pihak GNPF. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi. Ini tidak melanggar hukum dan ketertiban publik,” kata Tito.
Namun Tito mengimbau agar masyarakat yang mengikuti aksi keagamaan tersebut untuk tidak berhenti di sekitar HI dan juga untuk aksi-aksi lain di luar keagamaan harap ditunda seperti rencana aksi buruh.
“Kita akan atur supaya tidak ada masyarakat tidak ada yang berhenti di HI, fokus di Monas, “Kita harapkan aksi lain sebaiknya ditunda jangan sampai mengganggu acara ini, seperti kemarin ada rencana aksi buruh. Karena ini ibadah, jangan sampai buruh teriak-teriak di sini, sedang di sana ibadah,” kata Tito.
Polri awalnya menawarkan Salat Jumat digelar di Masjid Istiqlal. Namun GNPF MUI tak bersedia memenuhi permintaan Polri karena menilai Istiqal terlalu rawan untuk menampung begitu banyak orang.
Setelah pertemuan antara Tito dan Rizieq yang difasilitasi oleh Ma’ruf Amin pada siang hari ini, akhirnya ditemukan titik temu. Aksi dipusatkan di halaman monas.
“Kami tetap meminta seluruh pintu monas dibuka dan juga ditambah pintu-pintu darurat,” ujar Rizieq. Dalam kesempatan ini Rizieq mengapresiasi MUI dan Kapolri karena kesepakatan tercapai dengan baik.
h”MUI menjadi jembatan antara kami dan pemerintah sehingga terbuka pintu komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini polri,” ujar Rizieq.
Rizieq menyebutkan, ada lima poin kesepakatan antara GNPF MUI dan Polri. Berikut poin-poinnya:
1. GNPF MUI dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap digelar pada Jumat 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai. Berupa aksi ibadat, gelar sajadah. Tanpa merubah tuntutan aksi 212 tegakkan hukum yang berkeadilan. Damai yang dimaksud adalah mekanismenya terhormat dan bermartabat.
2. GNPF MUI dan Polri sepakat bahwa dalam aksi bela Islam 3 akan digelar zikir dan doa keselamatan negeri, serta tausiah di lapangan Monumen Nasional (Monas) dan sekitarnya dari pukul 08.00 WIB hingga selesai salat jumat.
3. GNPF MUI bersama Polri sepakat, usai salat jumat pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka dengan tertib. GNPF tidak akan meninggalkan umat begitu saja. GNPF akan membagi tugas untuk melepas mereka agar pulang dengan tertib.
4. GNPF dan Polri sepekat perlunya membentuk tim terpadu untuk mengatur masyarakat saat pelaksanaan. Tugasnya mencakup mempersiapkan posisi panggung, saf. Tim ini juga sepakat membuka semua pintu Monas dan membuka pintu darurat. Tim ini juga menyediakan posko medis, logistik, toilet, wudhu. Satgas GNPF yang terdiri dari laskar berbagai organisasi Islam akan ditempatkan di setiap perempatan sepanjang Jalan Sudirman Thamrin untuk menyambut kedatangan umat islam dan mengarahkan mereka ke lokasi.
5. Jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember dan dilakukan di luar kesepakatan ini maka dinyatakan bukan bagian aksi bela Islam 3. GNPF tidak bertanggungjawab, dan polisi berhak menjalankan kewajiban mengambil langkah antisipasi dan mengatasinya.
Beberapa Kapolda juga ikut bersuara dengan memberikan maklumat terkait aksi seperti Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono (28/11/2016) dan Kapolda Jabar, Irjen Pol Bambang Waskito mengeluarkan maklumat mulai dari himbauan kepada peserta demo hingga fasilitator transportasi dan ancaman pidana jika melanggar Undang-undang.
Maklumat yang ditandatangani Bambang, itu terdapat delapan hal untuk menyikapi rencana aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016.
“Untuk terpeliharanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan demi terciptanya rasa aman di masyarakat serta melindungi hak asasi manusia perlu mengeluarkan maklumat kepada penanggungjawab dan peserta penyampaian pendapat di muka umum,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus, kepada wartawan melalui Rabu (23/11/2016).
Sebelumnya, anggota GNPF MUI yang juga Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin beralasan kebebasan berekspresi dilindungi undang-undang dan meminta kepolisian mengawal kegiatan mereka agar tertib. Namun apabila MUI mengeluarkan fatwa yang menyebutkan salat di jalan lebih banyak mudaratnya, maka aksi itu urung dilakukan.
Novel juga mengaku menjamin aksi 2 Desember yang dilakukan kelompoknya bukanlah kegiatan demonstrasi. Dia memastikan tidak akan ada aksi long march atau orasi pada 2 Desember.
“Kita tunduk fatwa MUI yang memfatwakan baik manfaat atau mudaratnya, kita ikuti karena kita mengawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI,” ucap Novel.
414 dan 212: Simbol Perlawanan Muslim Untuk Ketidakadilan
Seperti diketahui Aksi Bela Islam merupakan rangkaian aksi untuk menuntut penangkapan tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasca aksi 4 November, Ahok yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ternyata tidak juga ditahan oleh pihak polisi. Kapolri memiliki alasan subjektivitas diantaranya adalah Ahok tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan.
Untuk itu, Karena Ahok tidak ditahan maka aksi susulan 2 Desember pun digelar dengan membawa massa 2 kali lipat dari 4 November kemarin. Bahkan ada sekitar seribuan Muslim mulai bergerak dari Masjid Agung Ciamis dalam aksi jalan kaki bersama menuju Jakarta pada Senin (28/11) siang.
“Karena ini sudah menjadi kegaduhan nasional bahkan heboh di internasional. Lebih cepat lebih baik dan kami berharap Kejagung menggunakan haknya melakukan itu (penahanan Ahok). Tuntutan kami sejak awal tidak berubah, Ahok harus ditahan. Kami lihat ke depan bagaimana perkembangannya,” ungkap Habib Rizieq kepada media, Jumat (25/11/2016)
Tanpa penahanan pun, dengan status tersangka, Ahok sebenarnya sudah cacat di mata rakyat. Mayoritas rakyat adalah muslim dan Ahok sebagai pemimpin atau yang sekarang mencalonkan lagi ingin menjadi pemimpin otomatis sudah cacat dengan melakukan penghinaan terhadap Al-quran.
“Jika negara meloloskan Ahok dan nantinya ikut Pilkada, kita akan tahu siapa sebenarnya yang membuat gaduh. Negara Atau Rakyat?” ungkap Asep, Pimpinan Forum Masyarakat Peduli.
Tapi, lanjut Asep, hal itu membuktikan, secara kasat mata, rakyat memang tidak punya kuasa apa-apa. Dan aksi 411 kemarin hanya kuasa yang terbesar di alam semesta inilah yang mampu menggerakkan rakyat ke satu titik kumpul Istiqlal.
“Belum ada satupun tokoh di Indonesia ini yang mampu menggerakkan sebanyak itu. Mau dari partai atau ormas sekalipun,” ujar Asep Sumarna Toha, Pimpinan Forum Masyarakat Peduli di ruang kerjanya.
Seharusnya MPR mampu mengambil tindakan sebagai penengah antara rakyat dengan pejabat Negara seperti Ahok, lanjut Asep.
“Tapi nyatanya si ketua MPR sendiri kemarin (Selasa (22/11-red) bersalaman dengan ibunya partai sang presiden lalu melarang aksi 2 desember,” ucap Asep. Jadi, kemana partai saat rakyat membutuhkan bantuan MPR. “Dia (Zulkifli Hasan-red) berbicara sebagai ketua MPR atau Ketua Partai?”
Tokoh nasional lainnya seperti Permadi juga ikut berkomentar bahwa setiap penista agama, langsung diperiksa, ditahan dan langsung di jebloskan ke penjara. Tapi ini tidak berlaku bagi Ahok. Ada apa?,” kata Permadi dalam sebuah diskusi Publik Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI; ‘Akankah Ahok Dipenjara?’ di kantor PB HMI di jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
“Kami semua yang notabene beragama Islam langsung dijebloskan ke penjara. Tetapi Ahok yang non muslim diperlakukan spesial,” katanya.
Permadi menduga Kapolri telah melakukan rasialisme terhadap tersangka kasus penistaan agama oleh Ahok kepada agama mayoritas di Indonesia.
“Saya melihat bangsa ini sudah edan, semua aset dijual dan dikuasai oleh asing. Penegak hukum juga sudah dibawah kendali para konglomerat,” bebernya.
Karenanya, dia mengajak rakyat Indonesia merapatkan barisan untuk menuntut keadilan dan kesetaraan hukum pada aksi akbar 2 Desember 2016 mendatang.
“Ingat, gerakan ini bukan gerakan rasial, tapi gerakan anak bangsa yang ingin menuntut dan memperjuangkan keadilan di mata hukum,” tegas Permadi.
Bahkan, Permadi memprediksi, massa aksi pada 212 itu akan diikuti rakyat hingga 2 kali lipat dari pada Aksi Akbar pada 4 November lalu.
“Penguasa dan Kapolri jangan kaget, tidak ada yang bisa mengerahkan massa 411 hingga 2,3 juta lebih. Habib Rizieq mustahil, HTI mustahil, Muhammadiyah mustahil. Saya haqul yakin, massa sebanyak itu hanya bisa dikerahkan oleh energi dari Allah. Mereka tidak makan/minum dari pagi sampai malam. Ini tidak mungkin terjadi kalau bukan pasukan kiriman Allah,” tegas Permadi.
“Saya dengar aksi pada 2 Desember besok, 4 juta umat Islam dari Jawa Barat sudah siap masuk Jakarta. Dari Jawa Timur dan Jawa Tengah sekitar 3-5 juta umat Islam juga sudah siap,” ungkap Permadi.
“Mari kita Kepung Jakarta. Jika pemerintah dan penguasa sudah keblinger, maka revolusi harus terjadi,” katanya menambahkan.
Sementara itu meurut mantan Ketua MK Mahfud MD, Ahok memang tidak seharusnya ditahan. Namun, agar adil, 4 orang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ditahan di Mapolda Metro Jaya karena jadi tersangka kasus ricuh demo 4 November juga harusnya tidak ditahan. Mahfud yakin 4 orang kader HMI itu tidak akan melarikan diri. Polisi juga silahkan mencegah mereka semua ke luar negeri seperti Ahok.
“Saya bilang, Ahok tidak harus ditahan. Tapi agar adil 4 anak HMI yang juga tersangka juga tidak perlu ditahan. Agar adil, sama-sama ditahan atau sama-sama dilepas,” kata Mahfud lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Kamis (17/11/2016).
Mahfud mengatakan, dirinya tidak mengusulkan agar Ahok ditahan. Namun dia mengusulkan agar 4 orang kader HMI yang ditahan juga harus dilepaskan karena statusnya sama dengan Ahok, yakni sama-sama tersangka.
Namun menurut Mahfud, itu hanya sekadar pandangannya saja. Dia menyerahkan semua kepada penegak hukum. “Kita tidak bisa menekan polisi. Tapi logikanya, kalau yang lebih berat tidak ditahan, yang lebih ringan juga tidak ditahan,” ucapnya. Rendra Harahap
