PERAKNEW.com – Partai Buruh serta organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah hari ini. Menolak harga BBM naik, serikat serta Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September 2022.
Presiden KSPI yang pula Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengantarkan terdapat sebagian alibi kenapa pihaknya menolak peningkatan tersebut. Awal, kenaikan BBM tersebut hendak merendahkan daya beli yang saat ini telah turun 30 persen. Dengan BBM naik, hingga daya beli hendak turun lagi jadi 5 persen.
“Pemicu turunnya daya beli merupakan kenaikan angka inflansi jadi 6,5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok hendak meroket,” ucap Said Iqbal dalam penjelasan tertulisnya, Sabtu (03/09/22).
Baca Juga : Sebagian Jurnalis Tasikmalaya Tercatut Selaku Partol
Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Apalagi, Menaker telah mengumumkan bila pemerintah dalam menghitung peningkatan UMK 2023 kembali memakai PP 36/2021. “Dengan kata lain, diprediksi tahun depan upah buruh tidak hendak naik lagi,” jelasnya.
Alibi kedua buruh menolak harga BBM naik sebab dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan, bagi Said Iqbal, pemerintah cuma mencari untung di tengah kesusahan rakyat.
Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu sepanjang 4 bulan kepada buruh, bagi Said Iqbal ini cuma gula-gula saja supaya buruh tidak protes. Baginya, tidak mungkin uang Rp 150 ribu hendak menutupi peningkatan harga akibat inflasi yang meroket.
“Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Semacam di Malaysia, dengan Ron yang lebih besar dari Pertalite, biayanya jauh lebih murah,” ungkapnya.
Baca Juga : Imbalan Rp 200 Juta Menanti Bagi Pelapor Perkara Korupsi
Oleh sebab itu, Partai Buruh serta serikat buruh hendak melaksanakan aksi puluhan ribu buruh bertepatan pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi hendak dipusatkan di gedung DPR RI buat meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, serta para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
“Pimpinan DPR komisi terkait ESDM DPR RI wajib berani membentuk Pansus ataupun Panja BBM,” ujar Said.
Aksi ini pula serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh serta KSPI. Antara lain hendak dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, serta Pontianak. Aksi pula hendak dilakukan di Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, serta Jayapura.
Baca Juga : PSI Bukan Politik Indentitas, Mencari Penerus Jokowi
“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah serta DPR RI, hingga Partai Buruh serta KSPI hendak mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, serta naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen hingga 13 persen,” tandasnya. (Red)
